Nampaknya masalah mengenai Ahmadiyah tak kunjung usai. Kekerasan demi kekerasan untuk mengecam aliran sesat ini memang datang dari beberapa pihak yang terusik dengan adanya aliran ini. Langkah pemerintah mengeluarkan SKB Tiga Mentri nampaknya tidak berdampak banyak, hal ini dikarenakan Ahmadiyah berlindung di bawah naungan Komnas HAM sehingga pemerintah pun dibuat tidak berdaya. Puncak dari kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten dengan 3 orang jemaat Ahmadiyah tewas dan 6 orang lainnya luka-luka. Namun kekerasan di Cikeusik ini menimbulkan banyak opini, diduga penyerangan ini didanai oleh pihak tertentu. Penyerangan di Cikeusik memang terlihat sangat terorganisir dan bisa dikatakan sangat janggal, hal ini dikarenakan adanya tanda pita biru pada para penyerang dan Arif si perekam aksi kekerasan ini mengaku sebagai jemaat Ahmadiyah dari jakarta yang sengaja datang dengan 17 orang temannya dengan Deden Sujana sebagai pimpinannya. Anehnya lagi Arif dengan tenang merekam aksi ini tanpa adanya kecaman dari pihak penyerang, dan kalau diperhatikan dari video rekaman pada klip M2U02093.MPG menit ke 3:09 tampak seorang penyerang berjaket hitam memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangannya di dada. Tentunya hal ini membuat Tim Pengacara Muslim (TPM) mencium adanya kejanggalan yang terjadi. Tim Pengacara Muslim (TPM) pun akhirnya mendalami video dengan mencari informasi tentang pelaku penyerangan terutama pelaku yang memberi salam.
"Warga sana tidak ada yang mengenal siapa orang itu. Kita sudah nanya ke beberapa desa, misalnya di Desa Cikeusik, Cigeulis, Cibaliyung dan Panimbang. Itu tidak ada yang kenal. Kita menduga itu dari kelompok Ahmadiyah," jelas Mahendradatta dari TPM. Hal itu disampaikan Mahendradatta di kantornya, Jl RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
Menyikapi hal ini, akhirnya ormas- ormas islam pun turun kejalan untuk berunjuk rasa agar ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara Ahmadiyah ini. Mereka memberikan dua pilihan terhadap pemerintah, yaitu Ahmadiyah dibubarkan atau diberikan izin dengan catatan harus keluar dari islam. Hal ini pun diaminkan oleh MUI yang juga geram dengan perkara Ahmadiyah. Namun lagi- lagi komnas HAM berpihak terhadap Ahmadiyah sehingga kedua pilihan ini belum bisa ditentukan oleh pemerintah. Salah satu stasiun televisi swasta pun mengundang ulama Ahmadiyah, LPPI, serta MUI untuk memberi tanggapan. Namun tetap Ahmadiyah tidak mau memilih kedua pilihan yang diajukan oleh LPPI dan ulama dari MUI. ”Gulam Ahmad bersabda bahwa yang masuk kedalam ajaran Ahmadiyah haruslah muslim, jadi mustahil Ahmadiyah keluar dari islam.” ujar Abdul Rojak seorang ulama Ahmadiyah.
Rabu 16 Februari 2011, Komisi VIII DPR mengundang Ahmadiyah dalam rapat dengar pendapat di gedung parlemen. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainudin mengatakan, dalam pertemuan itu Ahmadiyah diminta memaparkan permasalahan di Cikeusik menurut versinya. Menurut Zainudin, RUU Kerukunan Beragama itu masih menjadi pembahasan di Komisi VIII yang membidangi agama. Insiden di Cikeusik dan Temanggung menjadi pemicu untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. "Karenanya kita akan mempercepat," kata dia. Tetapi tetap saja pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang relevan. Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla pun angkat bicara tentang hal ini. Dalam pertemuannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (17/2/2011). ” Tidak ada solusi cespleng, harus dilihat dulu masalahnya. Tapi untuk Ahmadiyah ini kita ikuti hukum, ketegasan yang menyelesaikan masalah ini, bukan pemikiran,” Untuk itu Kalla menyarankan bahwa dalam penyelesaiaan Ahmadiyah diselesaikan dengan menjalankan undang-undang dan hukum yang berlaku. "Jadi apa masalahnya dulu. Kasus Ahmadiyah ini tentu harus mentaati undang-undang dan hukum untuk menghormati yang lain, ini suka tidak suka harus dilakukan," paparnya. Tentunya ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menentukan pilihan terbaik yang telah disarankan oleh MUI.
Referensi:
www.vivanews.com
http://kask.us/7100779
"Warga sana tidak ada yang mengenal siapa orang itu. Kita sudah nanya ke beberapa desa, misalnya di Desa Cikeusik, Cigeulis, Cibaliyung dan Panimbang. Itu tidak ada yang kenal. Kita menduga itu dari kelompok Ahmadiyah," jelas Mahendradatta dari TPM. Hal itu disampaikan Mahendradatta di kantornya, Jl RS Fatmawati, Jakarta Selatan.
Menyikapi hal ini, akhirnya ormas- ormas islam pun turun kejalan untuk berunjuk rasa agar ada ketegasan dari pemerintah untuk menyelesaikan perkara Ahmadiyah ini. Mereka memberikan dua pilihan terhadap pemerintah, yaitu Ahmadiyah dibubarkan atau diberikan izin dengan catatan harus keluar dari islam. Hal ini pun diaminkan oleh MUI yang juga geram dengan perkara Ahmadiyah. Namun lagi- lagi komnas HAM berpihak terhadap Ahmadiyah sehingga kedua pilihan ini belum bisa ditentukan oleh pemerintah. Salah satu stasiun televisi swasta pun mengundang ulama Ahmadiyah, LPPI, serta MUI untuk memberi tanggapan. Namun tetap Ahmadiyah tidak mau memilih kedua pilihan yang diajukan oleh LPPI dan ulama dari MUI. ”Gulam Ahmad bersabda bahwa yang masuk kedalam ajaran Ahmadiyah haruslah muslim, jadi mustahil Ahmadiyah keluar dari islam.” ujar Abdul Rojak seorang ulama Ahmadiyah.
Rabu 16 Februari 2011, Komisi VIII DPR mengundang Ahmadiyah dalam rapat dengar pendapat di gedung parlemen. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ahmad Zainudin mengatakan, dalam pertemuan itu Ahmadiyah diminta memaparkan permasalahan di Cikeusik menurut versinya. Menurut Zainudin, RUU Kerukunan Beragama itu masih menjadi pembahasan di Komisi VIII yang membidangi agama. Insiden di Cikeusik dan Temanggung menjadi pemicu untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut. "Karenanya kita akan mempercepat," kata dia. Tetapi tetap saja pertemuan ini tidak membuahkan hasil yang relevan. Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla pun angkat bicara tentang hal ini. Dalam pertemuannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Kamis (17/2/2011). ” Tidak ada solusi cespleng, harus dilihat dulu masalahnya. Tapi untuk Ahmadiyah ini kita ikuti hukum, ketegasan yang menyelesaikan masalah ini, bukan pemikiran,” Untuk itu Kalla menyarankan bahwa dalam penyelesaiaan Ahmadiyah diselesaikan dengan menjalankan undang-undang dan hukum yang berlaku. "Jadi apa masalahnya dulu. Kasus Ahmadiyah ini tentu harus mentaati undang-undang dan hukum untuk menghormati yang lain, ini suka tidak suka harus dilakukan," paparnya. Tentunya ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menentukan pilihan terbaik yang telah disarankan oleh MUI.
Referensi:
www.vivanews.com
http://kask.us/7100779
0 komentar: on "POLEMIK AHMADIYAH"
Posting Komentar